Faculty of Forestry - Bogor Agricultural University

Catatan Perjalanan Pengelolaan Hutan di Indonesia (Part 2)

Pemahaman dan komitmen terhadap pembangunan ”Kesatuan Pengelolaan Hutan” diawali dengan adanya mandat pengurusan hutan yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan atau UUPK (Julijanti 2015). Mandat tersebut mengamanatkan perlunya dibentuk Kesatuan-Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan-Kesatuan Pengusahaan Hutan. Selain itu, mandat ini juga telah berpengaruh pada semakin banyak terbentuknya KPH yang sekarang dikenal sebagai KPH Perum Perhutani di beberapa wilayah khususnya di Pulau Jawa.

Meskipun pada awalnya pemahaman dan pembangunan konsep KPH masih mengutamakan kegiatan pengusahaan hutan dan belum berorientasi pada kegiatan pengelolaan hutan, pada tahun 1997 pemahaman konsep KPH mengenai pengelolaan hutan dituangkan dalam 3 buku manual kehutanan yaitu Buku I, II, dan III. Ketiga buku tersebut merujuk pada pembangunan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP) yang terdiri dari tiga konsep yaitu: pembentukan, perencanaan dan pengelolaan. KPHP ini berfungsi sebagai satu kesatuan kelestarian, satu kesatuan usaha (bisnis), dan sebagai wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pengusahaan hutan.

Azas pengelolaan hutan secara keseluruhan memang didasarkan pada azas kelestarian hutan dan azas perusahaan. Meskipun dalam ketiga buku tersebut sudah mengarah pada konsep pengelolaan hutan, namun hal yang dibahas masih berkisar mengenai teknis kehutanan dalam rangka pengusahaan hutan produksi yangmana dalam pelaksanaannya kegiatan pengelolaan hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pemahaman dan pembangunan konsep KPH mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 1999 dengan memberi penekanan pada kegiatan pengelolaan hutan. Dalam undang-undang tersebut tersirat makna bahwa mulai terdapat perubahan pola pikir dari para pengambil kebijakan. Perubahan tersebut dimulai dari pola pikir pengusahaan hutan menuju pengelolaan hutan. Selain itu, perkembangan pemahaman dan konsep KPH juga tertuang pada PP No. 34 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, serta penggunaan kawasan hutan dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).  Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, pemahaman dan pembangunan konsep KPH tersebut masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan pembentukan KPH yang hanya didasarkan pada satu fungsi pokok kawasan hutan dan penentuan pihak pengelola KPH yang belum ditentukan secara mendetail.

Tahun 2004, kesadaran untuk membangun KPH tersebut semakin menguat. Hal ini dipicu dengan diputuskannya PP No. 44 Tahun 2004 dan adanya mandat untuk mengubah materi PP No. 34 Tahun 2002. Wacana Kementerian Kehutanan untuk melakukan perubahan terhadap PP No. 34 Tahun 2002 dijadikan momentum untuk mengubah dan memasukkan ketentuan baru yang berkaitan dengan pembangunan KPH tersebut. Implementasi PP No. 34 Tahun 2002  tersebut yang juga menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan semakin memperkuat alasan untuk mengubah mater PP tersebut sehingga mengakibatkan munculnya PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Terbitnya PP tersebut telah menjadi akselerator terlahirnya pemahaman konsep KPH yang baru baik di tingkat pemerintah maupun daerah. PP tersebut berisi landasan operasional pembangunan KPH dan secara khusus telah membahas tentang pembangunan KPH yang dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsinya. PP ini telah sesuai dengan amanat yang tercantum pada UU No. 41 Tahun 1999 serta memuat aspek teknis dan aspek kelembagaan dalam pembangunan KPH. Penyempurnaan PP No. 6 Tahun 2007 dilakukan dengan diterbitkannya PP No. 3 Tahun 2008, dengan harapan pemahaman dan pembangunan konsep KPH bisa menjadi semakin lebih baik (Adi Purwanto N-14140088 & Bayu M. Iqbal Pamungkas-E14150075).

 Daftar Pustaka

Julijanti. 2015. Formulasi strategi komunikasi kebijakan kehutanan: kasus pembangunan kesatuan pengelolaan hutan [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *