Faculty of Forestry - Bogor Agricultural University

Bagaimanakah Paradigma Pengelolaan Hutan di Indonesia Selama Ini?

Kekayaan hutan Indonesia hampir selalu menjadi kebanggaan bagi sebagian orang. Tingkat keanekaragamannya yang begitu tinggi menjadikan hutan Indonesia menempati ranking kedua setelah Brazil. Selain menjadi tempat penelitian dalam perkembangan ilmu hutan tropis dunia, keberadaan hutan juga menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, terutama dalam menjaga kestabilan iklim global. Oleh sebab itu pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, optimal, dan bertanggungjawab, serta mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Maraknya pemberitaan mengenai luasan hutan Indonesia yang terus berkurang saat ini terus memberikan stigma bagi masyarakat. Luasnya hutan tersebut terus berkurang sebagian diakibatkan oleh kebakaran hutan dan pembalakan liar. Hal  tersebut tidak bisa terus dibiarkan, apa jadinya jika peristiwa ini terus berulang sementara daya dukung ekosistem untuk pulih begitu lama?

Tiga tahun silam pernah ada seorang aktor Hollywood senior, Harrison Ford, datang ke Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, dalam rangka pembuatan film dokumenter Years of Living Dangerously. Ia begitu geram mengetahui kondisi hutan disana yang pada awalnya memiliki luasan 83 ribu Ha dan kini berubah menjadi 20 ribu Ha. Hal tersebut membuatnya langsung mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menangkap para perambah.

Pengurangan luasan hutan pada contoh kasus tersebut sebagian besar disebabkan oleh  perambahan hutan oleh masyarakat akibat tuntutan ekonomi. Fakta tersebut diperparah dengan ketidakmampuan pihak terkait dalam menjaga kawasan dari aksi perambahan. Bagaimana tidak? Kawasan seluas itu hanya dilengkapi satu mobil operasional dan dua kantor kepala seksi. Potret tersebut memperlihatkan tidak sesuainya fasilitas dan jumlah petugas lapang terhadap luasan areal kerja yang harus dijaganya. Di sisi lain poteret ini juga merupakan representasi besarnya tingkat deforestasi yang terjadi di Indonesia.

Permasalahan terkait perambahan tidak hanya sebatas masalah deforestasi, dinamika percaturan politik lahan dan politik ekonomi kehutanan yang muncul di dalam internal pemerintahan pun turut menambah daftar panjang persoalan kehutanan di Indonesia. Akhir juli lalu misalnya, Presiden Joko Widodo, dalam sidang kabinet paripurna di Istana negara, menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang diterbitkan belakangan ini tidaklah sesuai dengan instruksinya. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Kehutanan dan ESDM dirasa kurang merespon baik instruksi Bapak Presiden. Peraturan tersebut dianggap menghambat investasi dan hanya menambah kewenangan kementriannya saja.

Banyak persoalan klasik lainnya yang sebenarnya sudah dirangkum rapi oleh kementrian untuk segera ditindaklanjuti. Beberapa memang sudah berada pada tahap aktualisasi, namun tahap berikutnya lah yang menjadi tantangan besar, yakni pelaksanaan secara terus menerus tanpa tergesa-gesa melakukan perubahan sebelum berada di titik kemantapan, sehingga perlu ada penyesuaian lagi dan lagi. Oleh sebab itu monitoring yang baik dan terintegrasi dengan segenap pihak yang terlibat diperlukan agar kebijakan tersebut dapat konsisten dengan planing yang telah dibuat.

Guna memudahkan pengawasan yang lebih tepat dan cermat terhadap kehutanan, maka pemerintah membentuk suatu lembaga kehutanan di tingkat terkecil, tingkat tapak, yang dikenal dengan istilah KPH. Terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berdasarkan Permenhut P. 6/2010 tentang Pembentukan Wilayah KPH dan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sesungguhnya telah menjadi akselerasi yang baik bagi pemerintah dalam memetakan pengelolaan hutan di Indonesia. Hal tersebut karena sebelumnya tidak ada kebijakan kuat dan terarah dalam membentuk organisasi pemerintah di tingkat tapak, sehingga tidak tersedia informasi yang cukup dalam memanfaatkan hasil hutan yang ada. Akibat yang terjadi secara de facto adalah hutan dikuasai oleh pemegang izin. Jika izin tersebut berakhir, maka hutan dalam kondisi open acces yang memungkinkan siapa saja memanfaatkannya secara masif dan tidak terkontrol.

Salah satu solusi konkrit yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggapi aksi perambahan yang terus terjadi adalah dengan program perhutanan sosial. Adanya PermenLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial semakin menegaskan bahwa pengelolaan hutan saat ini tidak bisa lepas dari peran masyarakat. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat pada program tersebut mulai diperhatikan, aspirasi masyarakat didengar, dan hak-hak masyarakat diakui dalam setiap pelaksanaan komponen pengelolaan hutan. Hal tersebut seutuhnya bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Aktualisasi tersebut terlihat pada pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH). Keberadaan KPH, yang memungkinkan identifikasi sosial budaya dan potensi sumberdaya yang lebih rinci, membuat KPH menjadi media yang seharusnya efektif dalam menentukan bagaimana masyarakat siap menjalankan izin penggunaan lahan, atau bagaimana perusahaan, sebagai pemegang izin, merasa aman dalam menjalankan perusahaannya. Dalam arti lebih luas, KPH seharusnya mampu mengalokasikan sumberdaya hutan untuk dilaksanakan dengan peluang keberhasilan yang tinggi namun minim berimplikasi konflik.

Swedia dan Finlandia telah memberi bukti bahwa pengelolaan hutan yang baik telah berkontribusi sebesar 78% dalam menggerakkan roda perekonomian di kedua negara tersebut. Apabila peran KPH sudah mampu memenuhi kapasitasnya, KPH akan menjadi garda depan dalam mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan Indonesia, termasuk membuka lebar ruang profesional bagi para rimbawan untuk berkiprah dalam pengelolaan hutan lestari. Wallahu a’lam bi al-Showab. Itulah tugas dan peran kita sebagai generasi rimbawan penerus peradaban, program yang telah bertujuan baik itu, tidak akan berhasil mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan di Indonesia ke depannya tanpa adanya para pelaksana program tersebut. (Faradis Alfi Zain-Manajemen Hutan 51)

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *