Laju Pembangunan Tanpa Rehabilitasi, Tujuh DAS di Kaltim Kritis

Posted on Posted in Kehutanan Umum

Curah-Hujan-yang-Tinggi-Membuat-16-Kecamatan-yang-Berada-di-Pinggir-Sungai-Mahakam-dan-Anak-Sungai-Mahakam-Rawan-Banjir_Hendar.

Pemprov Kaltim nampaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menangani tujuh Daerah Sungai (DAS) di Kaltim yang kini dalam kondisi kritis, atau masuk dalam prioritas pertama. Pasalnya, kewenangan pengelolaan sungai di Kaltim berada pada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, M Taufik Fauzi. “Bicara sungai merupakan kewenangan penuh dari BWS Kalimantan 3. Di dalamnya termasuk DAS Kandilo, DAS Manggar, maupun DAS Mahakam,” kata Taufik.

Sementara, kata Taufik, BWS Kalimantan III masih menitikberatkan program pada pembangunan bendungan, seperti pembangunan Bendungan Teritip di Balikpapan. “Dalam kaitannya kerusakan sungai dengan banjir, teman‑teman di BWS programnya masih ke arah bendungan seperti Bendungan Teritip Balikpapan yang akan di Ground Breaking tahun ini.

Kemudian di Samarinda menangani bendungan Lempake,” papar Taufik.

Selama ini, keterlibatan PU Kaltim, lanjut Fauzi, hanya sebatas kordinasi penanganan yang di lakukan di Kementrian PU, sebelum pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). “Kita sebatas kordinasi saja. Jadi sebelum musrenbangnas, kita ada

konsultasi regional bersama Dirjen Bina Marga, Cipta Karya, RTRW, dan Sumber Daya Air. Kordinasi saja, karena kita tidak mungkin bisa masuk (menangani langsung),. Sama saja seperti penanganan jalan nasional,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengakui Sungai Mahakam mengalami kerusakan kritis. “Penanganannya memerlukan kerjasama lintas pemerintah, karena Mahakam berada di empat daerah administrasi yakni Kabupaten Mahulu, Kubar, Kukar, dan Samarinda,” kata Awang.

Menurut Gubernur Awang Faroek kerusakan DAS Mahakam juga diikuti kerusakan sub DAS Mahakam yakni Sungai Karang Mumus yang membelah Kota Samarinda. Akibatnya banjir terus terjadi lantaran kerusakan sungai. “Empat Pemerintah Daerah di wilayah DAS Mahakam diminta ikut menjaga.

Tapi terus terang, kebijakan penanganan Sungai Mahakam merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,” paparnya. Awang mengungkapkan, sejak tahun 2009 Pemprov sudah menaruh perhatian serius terkait kondisi Sungai Mahakam . “Tapi yang sebenarnya bertanggung jawab itu pemerintah pusat, program penghijauan sudah kami lakukan tapi apalah artinya kalau penggundulan masih saja terjadi. Pernah ada pengerukan sungai tapi di hulu sungai hutannya gundul, pembalakan hutan dan tambang batubara beraktifitas,” sesalnya.

Inilah wajah saat air dari Sungai Mahakam meluap. Foto: Hendar